PERMASALAHAN NARKOBA DI INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA

I. PENDAHULUAN.

SEJARAH MARAKNYA PEREDARAN DAN PENYALAHGUNAAN OBAT TERLARANG DAPAT DITELUSURI RATUSAN TAHUN YANG LALU DIMANA OBAT-OBATAN PSYCHOACTIVE DIGUNAKAN UNTUK KEPERLUAN PENGOBATAN KEAGAMAAN (RELIGIOUS) DAN SEBAGAI HIBURAN (RECREATIONAL PURPOSE). DAN PADA AKHIR ABAD KE-19, DENGAN SEMAKIN BERKEMBANGNYA ILMU KIMIA DAN FARMAKOLOGI MASYARAKAT MULAI MENSINTESAKAN BERBAGAI ZAT YANG SANGAT KUAT DAN BERSIFAT AMAT ADDICTIVE YANG DAPAT MENGAKIBATKAN KECANDUAN SEPERTI MISALNYA COCAINE DAN HEROIN.

PERANGKAT PELAKSANA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA DIKOORDINASIKAN OLEH BAKOLAK INPRES 6/1971 SEBAGAI FOCAL POINT.

DENGAN SEMAKIN MARAKNYA PERDAGANGAN GELAP DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA MASA KRISIS EKONOMI (1997 – 1999), MAKA PEMERINTAH PADA MASA REFORMASI MERASA PERLU UNTUK MEREVISI LEMBAGA BAKOLAK INPRES 6/1971 SEKALIGUS MEMPERKUAT POSISINYA SEBAGAI LEMBAGA YANG BERADA LANGSUNG DIBAWAH PRESIDEN DAN DIPIMPIN OLEH KEPALA KEPOLISIAN RI (KAPOLRI) SECARA EX OFFICIO. BADAN BARU YANG BERNAMA " BADAN KOORDINASI NARKOTIKA NASIONAL " (BKNN) INI

MULAI BEKERJA AKTIF SEJAK TAHUN 2000 DAN MENGAMBIL ALIH FUNGSI BAKOLAK INPRES 6/1971 TERMASUK MENJADI FOCAL POINT KERJASAMA ASEAN. BKNN MEMILIKI FUNGSI KOORDINATIF. DARI SUSUNAN KOMPOSISI PERSONELNYA TERLIHAT DENGAN JELAS BAHWA BADAN INI BERSIFAT LINTAS SEKTORAL. WALAUPUN TIDAK MEMILIKI WEWENANG YANG LUAS SEPERTI PENANGKAPAN, PENYITAAN DAN PENUNTUTAN YANG DILAKUKAN DEA (DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION) DAN BADAN-BADAN SEJENIS DI BEBERAPA NEGARA ASEAN LAINNYA, NAMUN DIHARAPKAN BKNN DAPAT BERTINDAK SEBAGAI LOKOMOTIF PEMBERANTASAN MASALAH NARKOBA DI INDONESIA.

SETELAH BERJALAN KURANG LEBIH 2 (DUA) TAHUN, BKNN MASIH JUGA DIRASAKAN KURANG MENGGIGIT, DAN DARI BERBAGAI KALANGAN MASYARAKAT MENUNTUT AGAR LEBIH OPERASIONAL, MAKA BERDASARKAN HAL ITULAH PRESIDEN MERUBAH KEPUTUSANNYA YANG DITUANGKAN DALAM KEPPRES RI NOMOR 17 TAHUN 2002, TANGGAL 22 MARET 2002 MENJADI BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

DISAMPING ITU MPR-RI JUGA TELAH MENGELUARKAN KETETAPAN MPR-RI NOMOR : VI/MPR/2002, YANG MEREKOMENDASIKAN KEPADA PRESIDEN SEBAGAI BERIKUT :

• MELAKUKAN TINDAKAN TEGAS SESUAI DENGAN HUKUM YANG BERLAKU TERHADAP PRODUSEN, PENGEDAR, DAN PEMAKAI SERTA MELAKUKAN LANGKAH KOORDINASI YANG EFEKTIF, ANTISIPATIF, DAN EDUCATIF DENGAN PIHAK TERKAIT DAN MASYARAKAT.
• MENGUPAYAKAN UNTUK MENINGKATKAN ANGGARAN GUNA MELAKUKAN REHABILITASI TERHADAP KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.
• BERSAMA DPR, MEREVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1997 TENTANG NARKOTIKA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA.

DENGAN DEMIKIAN PEMERINTAH TELAH MENINDAK-LANJUTINYA DENGAN MENGELUARKAN INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA. INPRES TERSEBUT MENGINSTRUKSIKAN KEPADA PARA MENTERI, PANGLIMA TNI, JAKSA AGUNG RI, KAPOLRI, KEPALA LEMBAGA DEPARTEMEN DAN NON DEPARTEMEN, KEPALA KESEKRETARIATAN TERTINGGI / TINGGI NEGARA, PARA GUBERNUR SAMPAI KEPADA PARA BUPATI WALIKOTA, AGAR DALAM MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH YANG DIPERLUKAN DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI LINGKUNGANNYA SELALU BERKOORDINASI DENGAN KETUA BADAN NARKOTIKA NASIONAL.

II. PERKEMBANGAN KASUS NARKOBA

MASALAH PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI INDONESIA MERUPAKAN MASALAH SERIUS YANG HARUS DICARIKAN JALAN PENYELESAIANNYA DENGAN SEGERA. BANYAK KASUS YANG MENUNJUKKAN BETAPA AKIBAT DARI MASALAH TERSEBUT DIATAS TELAH MENYEBABKAN BANYAK KERUGIAN, BAIK MATERI MAUPUN NON MATERI. BANYAK KEJADIAN, SEPERTI PERCERAIAN ATAU KESULITAN LAIN BAHKAN KEMATIAN YANG DISEBABKAN OLEH KETERGANTUNGAN TERHADAP NARKOTIKA DAN OBAT-OBAT TERLARANG.

SECARA UMUM PERMASALAHAN NARKOBA DAPAT DIBAGI MENJADI 3 (TIGA) BAGIAN YANG SALING TERKAIT, YAKNI :

PERTAMA : ADANYA PRODUKSI NARKOBA SECARA GELAP (ILLICIT DRUG PRODUCTION).
KEDUA : ADANYA PERDAGANGAN GELAP NARKOBA (ILLICIT TRAFFICKING).
KETIGA : ADANYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA (DRUG ABUSE).

KETIGA HAL ITULAH SESUNGGUHNYA MENJADI TARGET SASARAN YANG INGIN DIPERANGI OLEH MASYARAKAT INTERNASIONAL DENGAN GERAKAN ANTI MADAT SEDUNIA. MASALAH PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI INDONESIA MENUNJUKKAN KECENDERUNGAN YANG TERUS MENINGKAT, SUDAH SANGAT MEMPRIHATINKAN DAN MEMBAHAYAKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA. INDONESIA BUKAN HANYA SEBAGAI TEMPAT TRANSIT DALAM PERDAGANGAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA, TETAPI TELAH MENJADI TEMPAT PEMASARAN DAN BAHKAN TELAH MENJADI TEMPAT UNTUK PRODUKSI GELAP NARKOBA. SITUASI KEJAHATAN NARKOBA DI INDONESIA DALAM KURUN WAKTU 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR DAPAT DIGAMBARKAN MELALUI DATA ANGKA KEJAHATAN, JUMLAH TERSANGKA SERTA BARANG BUKTI YANG BERHASIL DISITA.

[ Selengkapnya ...(narkoba.pdf) ]

Sumber : BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA